Kedaulatan Data di Era AI: Masihkah Kita Benar-Benar Merdeka?

Merenungi Makna Kemerdekaan Ketika Kekuasaan Tidak Lagi Hanya Berada di Tangan Penguasa Tanah dan Senjata

Oleh: Nuraini Persadani

Merdeka, Tetapi Siapa yang Menguasai Kita?

Kita tidak lagi dijajah dengan senjata. Tidak ada lagi pasukan asing yang menduduki tanah air, tidak ada lagi kerja paksa, tidak ada lagi tanam paksa. Kita telah merdeka—setidaknya begitu yang kita rayakan setiap 17 Agustus.

Namun coba tengok ke dalam saku kita sendiri: setiap hari kita menyerahkan wajah, suara, lokasi, kebiasaan, bahkan lintasan pikiran kita kepada berbagai platform digital. Kita mengetik di mesin pencari yang mencatat setiap kata. Kita berbicara dengan asisten virtual yang merekam suara kita.

Semua itu kita lakukan dengan sukarela. Tanpa paksaan. Tanpa todongan senjata. Hanya dengan satu ketukan kecil bertuliskan "I Agree" atau "Accept All Cookies."

Maka izinkan kami mengajukan satu pertanyaan yang mungkin tidak nyaman—bukan tentang siapa memiliki data kita, melainkan tentang siapa yang mengendalikannya:

"Jika kita kehilangan kendali atas bagaimana data tentang diri kita dikumpulkan, digunakan, dan diam-diam memengaruhi keputusan kita, apakah kita masih dapat disebut sepenuhnya berdaulat?"

Kemerdekaan Memasuki Babak Baru

Kemerdekaan, dalam pemahaman klasik, adalah bebas dari penjajahan. Memiliki wilayah sendiri. Memiliki pemerintahan sendiri. Menentukan masa depan sendiri tanpa campur tangan pihak asing.

Namun di era digital, kemerdekaan itu perlu dibaca ulang dalam tiga lapis yang saling menopang:

Kedaulatan pribadi — berdaulat atas data, perhatian, pikiran, dan keputusan sendiri.
Kedaulatan masyarakat — keluarga, sekolah, pesantren, dan komunitas mampu menggunakan teknologi secara sadar, bukan sekadar mengikutinya.
Kedaulatan bangsa — Indonesia memiliki kemampuan, regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan posisi tawar dalam ekosistem digital global.

Ketiga lapis ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Kedaulatan bangsa yang rapuh biasanya bermula dari kedaulatan pribadi yang sudah lebih dulu diserahkan, satu klik demi satu klik, tanpa disadari.

Kemerdekaan tanpa kedaulatan digital adalah kemerdekaan yang keropos dari dalam. Kita merasa bebas, padahal sedang diawasi. Kita merasa memilih, padahal sedang diarahkan.

Data: Jejak Diri yang Bernilai

Data bukan sekadar angka di layar atau file di dalam folder. Data adalah jejak diri—rekaman kecil dari siapa kita, apa yang kita sukai, ke mana kita pergi, hingga kecenderungan perilaku dan emosi kita.

Sering kita dengar ungkapan populer: "data adalah emas baru." Ungkapan ini menarik, tetapi sedikit menyesatkan bila berhenti di situ. Data yang tersimpan begitu saja tanpa diolah, tidak bernilai apa-apa—sama seperti bijih emas yang belum ditambang.

Data menjadi bernilai melalui satu rantai proses:

Data → diolah → dianalisis → menjadi informasi → menjadi prediksi → menghasilkan keputusan dan pengaruh.

Maka pertanyaannya bukan sekadar "siapa memiliki data saya", melainkan siapa yang mengolah data kita menjadi pengaruh, dan untuk kepentingan siapa.

Dalam sebagian model bisnis digital, harga sebuah layanan "gratis" memang dibayar dengan perhatian, perilaku, atau nilai ekonomi dari data penggunanya. Namun ini bukan hukum mutlak—ada juga layanan publik dan model sumber terbuka. Yang perlu diwaspadai bukan setiap layanan gratis, melainkan ketidaktahuan kita tentang model mana yang sedang kita gunakan.

AI dan Kekuasaan atas Perhatian

Kecerdasan buatan tidak sekadar menyimpan data. Ia mengolah data dalam jumlah yang tidak mungkin ditangani manusia secara manual, menemukan pola yang tidak terlihat oleh mata biasa.

Penting berhati-hati dengan diksi di sini: AI tidak benar-benar "mengetahui" isi hati manusia. Yang sebenarnya terjadi, dari pola pencarian dan kebiasaan digital, sistem menginferensi—menebak dengan sangat akurat—kemungkinan kondisi seseorang, kadang sebelum orang itu sendiri menyadarinya.

Ketepatan itulah yang membuatnya kuat. Dan kekuatan itu diarahkan pertama-tama bukan pada data kita, melainkan pada perhatian kita.

Banyak platform digital komersial merancang sistem rekomendasinya untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin—karena semakin lama perhatian tertahan, semakin besar peluang memengaruhi keputusan berikutnya. Maka pertanyaan yang lebih tajam bukan lagi "siapa memiliki data saya", melainkan:

"Siapa yang menguasai perhatian saya?"

Sebab siapa pun yang menguasai rantai perhatian → informasi → persepsi → keputusan, berpotensi menggenggam kendali besar atas arah hidup manusia—tanpa pernah menodongkan senjata apa pun.

Dari Kedaulatan Data Menuju Kedaulatan Pikiran

Bila dirangkai, persoalan ini membentuk satu rantai yang semakin dalam:

Kedaulatan data → kedaulatan perhatian → kedaulatan pikiran → kedaulatan keputusan → kedaulatan bangsa.

Inti dari kemerdekaan bukan sekadar pernyataan "data saya aman." Intinya jauh lebih mendasar: masihkah kita mampu berpikir, menilai, memilih, dan bertindak secara sadar.

Dalam bahasa tazkiyatun nufus, ini adalah persoalan menjaga qalb—hati dan akal—dari penjajahan yang lebih halus daripada penjajahan fisik: penjajahan atas waktu, atas fokus, dan atas kehendak.

Dengan kerangka ini, persoalan ini bukan lagi sekadar bicara tentang keamanan siber. Ia bergerak ke wilayah tazkiyah, akhlak, pendidikan, dan pada akhirnya, kemerdekaan manusia itu sendiri.

Islam dan Etika Kedaulatan Digital

Islam tidak berhenti pada satu dalil tentang data. Islam menawarkan kerangka etika yang utuh, yang bila disarikan membentuk empat prinsip.

Pertama, amanah. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Data yang dititipkan seseorang kepada sebuah platform adalah amanah. Menyalahgunakannya—menjual tanpa izin atau membocorkannya—adalah bentuk pengkhianatan amanah.

Kedua, penghormatan terhadap privasi. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka... dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus)..."

Larangan tajassus—memata-matai, mengintip, membongkar kehidupan pribadi orang lain—memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip privasi digital modern. Istilah ini digunakan bukan sebagai rumusan fikih baku dengan definisi tunggal, melainkan sebagai cara memahami semangat larangan tajassus dalam bahasa yang akrab dengan persoalan privasi masa kini.

Ketiga, pertanggungjawaban. Setiap penggunaan teknologi memiliki konsekuensi, dan konsekuensi itu akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 36:

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Prinsip ini diperkuat oleh sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim (muttafaq 'alaih), dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Bukan hanya platform yang mengumpulkan data yang bertanggung jawab. Kita sendiri bertanggung jawab atas apa yang kita izinkan direkam, dan ke mana kita mengarahkan perhatian kita.

Keempat, keadilan. Penggunaan data dan AI harus memperhatikan keadilan, tidak boleh merugikan pihak yang lemah—anak-anak, kelompok rentan, masyarakat yang belum melek digital.

Dengan empat prinsip ini, Islam bukan sekadar dalil tempelan pada persoalan teknologi. Islam menjadi kerangka etika yang menaungi keseluruhan gagasan kedaulatan digital.

Anak-Anak dan Masa Depan Identitas Digital

Ada satu hal yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam.

Anak-anak kita hari ini meninggalkan jejak digital sejak mereka belum mampu berbicara. Foto saat lahir diunggah ke media sosial, jauh sebelum mereka cukup dewasa untuk memahami apa itu privasi, dan jauh sebelum mereka mampu memberikan persetujuan.

Prinsip pertanggungjawaban yang telah dibahas berlaku persis di titik ini. Orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya—termasuk pemimpin atas jejak digital yang mereka tinggalkan atas nama anak-anak itu sendiri.

"Apakah kita sedang membangun generasi yang melek teknologi, atau generasi yang kehilangan kendali atas identitas digitalnya sendiri sebelum sempat memilih?"

Indonesia: Kedaulatan Digital sebagai Proyek Gotong Royong

Kedaulatan digital tidak mungkin diperjuangkan sendirian—sama seperti penjajahan dahulu tidak pernah dilawan sendirian. Di sinilah semangat gotong royong, napas persaudaraan bangsa ini, menemukan relevansi barunya.

Sedikitnya ada empat indikator yang menunjukkan sejauh mana sebuah bangsa berdaulat secara digital:

Regulasi — negara mampu melindungi warganya secara hukum. Indonesia sudah memiliki UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Infrastruktur — kendali atas infrastruktur digital yang kuat dan aman, tidak sepenuhnya bergantung pada pihak asing.
Sumber daya manusia — memiliki manusia yang mampu menciptakan teknologi, bukan sekadar mengonsumsinya.
Ekosistem — adanya industri, riset, pendidikan, dan inovasi nasional yang saling menopang.

Empat indikator ini membutuhkan peran bersama: keluarga yang mendampingi anak-anak di dunia digital, sekolah dan pesantren yang mengajarkan literasi digital, kampus yang mengembangkan teknologi lokal, dunia usaha yang membangun teknologi beretika, serta pemerintah yang menyediakan regulasi dan infrastruktur mandiri.

Dengan kerangka ini, gotong royong bukan sekadar slogan penutup, melainkan mesin yang menghubungkan kemandirian pribadi dengan kedaulatan bangsa.

Ada satu dimensi yang perlu ditegaskan: bangsa yang hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi tidak mampu memahami dan menentukan arahnya sendiri, akan tetap memiliki ketergantungan dalam bentuk baru. Ia mungkin bebas secara politik, tetapi belum sepenuhnya mandiri secara teknologi.

AI: Ancaman atau Peluang?

Penting ditegaskan sejak awal bab ini: AI bukan musuh.

AI adalah kekuatan besar yang dapat membantu pendidikan yang lebih merata, diagnosis kesehatan yang lebih cepat, pemasaran UMKM yang terjangkau, dakwah yang lebih luas jangkauannya, hingga pengelolaan lembaga sosial yang lebih tepat sasaran.

Persoalannya bukanlah apakah kita menggunakan AI, melainkan apakah kita cukup berdaulat untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Ini sikap yang lebih wasathiyah: tidak menolak teknologi secara membabi buta, dan tidak pula menyerahkan diri kepadanya tanpa kendali.

"Teknologi seharusnya memperbesar kemampuan manusia, bukan mengecilkan kemerdekaan manusia."

Empat Langkah Menjadi Warga Digital yang Berdaulat

Kemandirian digital bukan hanya wacana. Ia bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana:

Sadari — pahami data apa saja yang sedang dikumpulkan tentang diri kita, dan oleh siapa.
Batasi — beri izin aplikasi seperlunya; tidak semua aplikasi butuh akses kamera, lokasi, atau kontak.
Verifikasi — biasakan mengecek sumber informasi sebelum memercayai atau menyebarkannya.
Kendalikan — gunakan AI sebagai alat bantu berpikir, bukan pengganti keputusan.

Bila ditelusuri lebih dalam, keempatnya memiliki padanan spiritual yang lama dikenal dalam tradisi Islam: sadari dekat dengan muraqabah, batasi dekat dengan wara', verifikasi dekat dengan tabayyun, dan kendalikan dekat dengan mujahadah.

Kemerdekaan digital, dengan begitu, ternyata membutuhkan disiplin jiwa yang sama dengan yang selama ini diajarkan dalam tazkiyatun nufus.

Pahlawan Kemerdekaan di Era Digital

Dahulu pahlawan berjuang dengan senjata, diplomasi, pena, dan pendidikan. Hari ini, perjuangan itu berganti bentuk: menjaga data, membangun teknologi yang etis, mendidik masyarakat, dan melindungi anak-anak dari eksploitasi digital.

Menjadi warga digital yang mandiri dan bertanggung jawab, pada hakikatnya, juga merupakan bentuk merawat kemerdekaan.

Muhasabah dan Kemerdekaan yang Lebih Dalam

Delapan puluh satu tahun lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya—pernyataan bahwa bangsa ini tidak lagi menjadi milik siapa pun selain dirinya sendiri. Namun setiap generasi memiliki tugas untuk merawat kemerdekaan dalam bentuk zamannya sendiri.

Dulu tantangannya adalah penjajahan wilayah. Hari ini tantangannya adalah ketergantungan teknologi, manipulasi informasi, dan hilangnya kemampuan berpikir mandiri.

Sebelum menutup, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri: data apa yang selama ini kita serahkan tanpa disadari, dan generasi seperti apa yang sedang kita bangun—generasi yang berdaulat, atau generasi yang bergantung? Tidak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Yang penting adalah kita bertanya—sebab pendengaran, penglihatan, dan hati kita kelak akan ditanya jua.

Kemerdekaan lahiriah membebaskan manusia dari penjajahan orang lain. Kedaulatan batin membebaskan manusia dari diperbudak hawa nafsunya sendiri. Dan kedaulatan digital memastikan bahwa teknologi tidak diam-diam merampas kembali kebebasan yang telah susah payah kita rebut.

Sebab pada akhirnya, kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari siapa yang menjajah kita. Kemerdekaan juga berarti mampu menentukan siapa yang kita izinkan memengaruhi kita.

Selamat Hari Kemerdekaan. Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, sudahkah kita benar-benar menjadi tuan atas data, perhatian, dan pikiran kita sendiri?

Wallahu a'lam bish-shawab.

Referensi

QS. Al-Anfal (8): 27 — tentang larangan mengkhianati amanah.
QS. Al-Hujurat (49): 12 — tentang larangan berprasangka dan tajassus.
QS. Al-Isra' (17): 36 — tentang pertanggungjawaban pendengaran, penglihatan, dan hati.
HR. Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih), dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma — hadits tentang kepemimpinan dan pertanggungjawaban; derajat shahih, disepakati Bukhari-Muslim.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Cari ...