Dampak Perang Iran–Israel–AS terhadap Indonesia: Energi, Pangan, Petani, dan Nelayan
Dampak Perang Iran–Israel–AS terhadap Indonesia: Energi, Pangan, Petani, dan Nelayan
Laporan ini disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari CNN, Al Jazeera, Reuters, BBC, Bloomberg, IEA, WTO, serta pernyataan resmi Kemlu RI, Kemenkeu, Kementan, KKP, Bank Indonesia, OJK, dan Komisi IV DPR RI — hingga awal April 2026. Konflik Iran–Israel–AS yang dimulai 28 Februari 2026 telah memasuki bulan kedua dengan dampak yang kian meluas ke ekonomi domestik Indonesia.
Posisi Indonesia: Jauh dari Medan Tempur, Tak Kebal dari Dampaknya
Indonesia tidak mengirim satu pun tentara ke Timur Tengah. Tidak ada pangkalan militernya yang terancam rudal Iran atau serangan Israel. Namun dalam empat pekan sejak Operation Epic Fury meledak pada 28 Februari 2026, Indonesia merasakan getaran ekonomi yang semakin nyata — dan berpotensi semakin berat.
Sebagai net oil importer yang mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi global. Selat Hormuz — yang de facto tertutup sejak 4 Maret 2026 — adalah urat nadi yang memasok sekitar 20% minyak dan gas dunia, sepertiga perdagangan pupuk global, dan helium untuk industri semikonduktor. Gangguan pada jalur itu tidak tinggal di kawasan Teluk; ia merambat ke APBN Indonesia, ke pabrik-pabrik, ke sawah-sawah, dan ke perahu nelayan.
Survei yang beredar menunjukkan 96% publik Indonesia menilai konflik ini berdampak terhadap kondisi dalam negeri, terutama di sektor energi dan stabilitas ekonomi. Angka itu mencerminkan kepekaan kolektif masyarakat yang tidak bisa diabaikan oleh para pembuat kebijakan.
Sikap Politik Luar Negeri: Bebas Aktif di Tengah Ujian
Indonesia mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif — tidak memihak pihak mana pun, menekankan diplomasi dan penghormatan kedaulatan negara.
Pada 28 Februari 2026, segera setelah serangan AS–Israel, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan "sangat menyesalkan" kegagalan perundingan yang memicu eskalasi dan menyerukan semua pihak menahan diri. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan memfasilitasi dialog dan bahkan menawarkan diri bertolak ke Teheran sebagai mediator jika disetujui kedua belah pihak.
Pada 9–10 Maret 2026, Kemlu secara eksplisit menyerukan kepada AS dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, sekaligus kepada Iran untuk menghentikan serangan ke negara-negara tetangga di kawasan. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia "on the right track" dengan tidak memihak.
Di sisi lain, ada tekanan domestik yang tidak ringan. MUI dan sejumlah akademisi dari IIS UGM mendorong pemerintah agar mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP/Gaza). Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap mengevaluasi keanggotaan di BoP jika terbukti tidak menguntungkan perjuangan Palestina, dengan konflik Iran menjadi "indikator kuat" untuk itu — meski hingga akhir Maret, sikap resmi tetap hati-hati.
Guncangan Energi: APBN di Bawah Tekanan
Inilah dampak paling langsung dan paling terasa. Harga minyak Brent melonjak dari kisaran $65–72 per barel sebelum konflik menjadi lebih dari $100 per barel — bahkan sempat mendekati $120 di puncak gangguan Selat Hormuz. Asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 hanya $70 per barel. Celahnya sangat lebar.
Setiap kenaikan $1 per barel yang bertahan selama setahun penuh menambah beban defisit APBN sekitar Rp6,7–10,3 triliun. Dengan harga aktual saat ini, sejumlah simulasi menyebut tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp247 triliun atau lebih jika kondisi tidak segera membaik. Pemerintah menyiapkan efisiensi anggaran hingga Rp80 triliun (~$5 miliar) untuk menyerap shock ini.
Langkah strategis yang sudah diambil antara lain: diversifikasi sumber impor energi dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, dengan target komitmen impor energi AS hingga $15 miliar per tahun. Harga BBM bersubsidi — Pertalite dan Solar — masih ditahan hingga Idul Fitri 2026, meski harga nonsubsidi berpotensi naik per April 2026.
Risiko fiskal yang diwaspadai para analis mencakup kemungkinan defisit APBN melampaui batas aman 3%, yang bisa memicu downgrade penilaian utang Indonesia oleh lembaga seperti Moody's atau S&P — dan pada gilirannya memicu capital outflow yang menekan rupiah lebih dalam.
Rupiah sendiri sempat mendekati Rp17.000 per USD di puncak eskalasi. IHSG ikut tertekan. OJK memantau tiga jalur transmisi: harga minyak, inflasi global, dan kebijakan moneter. Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan suku bunga di level moderat, dengan ruang penurunan yang kian terbatas.
Pangan: Antara Stok Aman Hari Ini dan Risiko Musim Depan
Pemerintah berkali-kali menegaskan: stok pangan nasional aman untuk Ramadan dan Lebaran 2026. Presiden Prabowo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan seragam menyampaikan pesan ini. Bulog dan ID FOOD terus melakukan percepatan distribusi ke seluruh penjuru negeri.
Namun di balik pesan ketenangan itu, terdapat risiko struktural yang lebih dalam yang disoroti oleh para analis dan anggota Komisi IV DPR.
Dua Jalur Tekanan
Jalur pertama adalah biaya logistik. Kenaikan harga solar mendorong biaya transportasi truk dan distribusi pangan. Kenaikan solar 10–12% saja sudah cukup untuk mendorong biaya logistik naik lebih dari 10%, yang langsung merembet ke harga beras, gandum, kedelai, sayuran, daging ayam, dan telur di tingkat konsumen. Inflasi volatile food sudah mencapai 4,64% secara tahunan pada Februari 2026.
Jalur kedua adalah gangguan pupuk — lebih lambat terasa, tapi lebih dalam dampaknya. Kawasan Teluk menyumbang sekitar 20–30% perdagangan pupuk nitrogen dunia. Penutupan Selat Hormuz menyebabkan harga pupuk global naik 10–50% sejak akhir Februari 2026. Harga urea sempat melonjak hingga $645–684 per ton. Di Indonesia, meski sebagian besar produksi pupuk bergantung pada gas alam lokal, kenaikan harga gas global dan bahan baku impor tetap menekan biaya produksi dan harga pupuk di tingkat petani.
Jika petani mengurangi dosis pemupukan — yang sudah mulai terjadi di sejumlah daerah — produktivitas panen musim depan akan tertekan. Ini bukan masalah hari ini; ini adalah bom waktu yang bisa meledak di musim panen berikutnya.
Inflasi umum Indonesia pada Februari 2026 sudah tercatat 4,76% secara tahunan. Bank Indonesia mewaspadai peningkatan lebih lanjut, terutama melalui inflasi volatile food dan imported inflation dari sisi bahan baku industri makanan-minuman.
Petani: Di Antara Pupuk Mahal dan Margin yang Makin Tipis
Dari seluruh kelompok masyarakat Indonesia yang terdampak perang ini, petani kecil berada di posisi paling rentan. Mereka terjepit dari dua sisi sekaligus: biaya produksi naik, sementara harga jual hasil panen sering tidak ikut naik secara proporsional.
Realita di Lapangan
Harga pupuk nonsubsidi dan impor melonjak akibat gangguan pasokan dari Teluk. Laporan dari sejumlah daerah menyebut petani padi mulai menyesuaikan komposisi pemupukan — dari kombinasi 1 karung urea ditambah 2 karung Phonska per hektar, menjadi hanya 1 ditambah 1. Pengurangan dosis ini bisa menurunkan produktivitas 5% atau lebih per hektar.
Kenaikan harga solar memengaruhi operasional traktor, pompa air irigasi, mesin perontok padi, dan transportasi hasil panen ke pasar. Margin tengkulak dan distributor yang ikut tertekan kerap berujung pada harga beli gabah di tingkat petani yang justru lebih rendah.
Petani hortikultura — cabai, bawang merah, sayuran — menghadapi tekanan lebih berat karena komoditas mereka sangat sensitif terhadap biaya transportasi. Petani sawit merasakan efek yang lebih campur: harga crude palm oil (CPO) berpotensi menguat, namun biaya pengiriman dan pupuk juga meningkat tajam — petani kecil lagi-lagi paling rentan.
Respons Pemerintah
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin ketahanan pangan Indonesia "kebal goncangan" perang, dengan stok beras Bulog dan produksi domestik yang diklaim aman untuk ratusan hari ke depan. Presiden Prabowo menginstruksikan program pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan dan menjaga kontinuitas produksi.
Namun Komisi IV DPR RI — antara lain melalui Hindun Anisah, Riyono, Daniel Johan, dan Johan Rosihan — justru memberikan peringatan lebih keras: antisipasi kenaikan harga pupuk, jaga distribusi pupuk bersubsidi, cegah kelangkaan saat musim tanam, dan diversifikasi sumber pupuk segera. Mereka memperingatkan bahwa target swasembada pangan nasional bisa terancam jika petani mulai mengurangi input produksi secara sistematis.
Langkah mitigasi yang sedang dan akan dijalankan meliputi percepatan distribusi pupuk bersubsidi, dorongan penggunaan pupuk organik dan hayati untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk impor, serta stabilisasi harga melalui mekanisme Bulog dan ID FOOD.
Nelayan: Solar, Laut, dan Beban yang Makin Berat
Bagi jutaan nelayan Indonesia, komponen biaya terbesar adalah solar — mencakup 60–70% total biaya melaut untuk kapal-kapal kecil dan tradisional. Perang ini, meski jauh di Timur Tengah, mengancam langsung ketika harga solar bergerak.
Tekanan Solar
Harga solar bersubsidi masih ditahan pemerintah di sekitar Rp6.800 per liter hingga awal April 2026. Namun harga solar nonsubsidi dan harga di beberapa pasar nelayan sudah menunjukkan kenaikan. Di Pati, Jawa Tengah, nelayan Juwana melaporkan kekhawatiran bahwa kenaikan solar lebih lanjut akan membuat mereka tidak lagi mampu melaut karena seluruh margin keuntungan habis untuk bahan bakar. Di Trenggalek dan Gresik, kondisi masih relatif stabil — namun para nelayan mewaspadai perubahan tiba-tiba.
Dampak langsung yang sudah terasa di sejumlah komunitas nelayan antara lain: pengurangan frekuensi melaut, pembatasan jarak jangkau, dan penundaan perjalanan tangkap — yang semuanya berujung pada penurunan hasil tangkapan dan pendapatan harian.
Ekspor Perikanan Anjlok
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat angka yang mengkhawatirkan: volume ekspor perikanan Indonesia anjlok hingga 41,35% dan nilai ekspor turun 21,71% sejak konflik meletus. Penyebab utama adalah gangguan rantai pasok global, lonjakan biaya logistik pelayaran internasional, dan premi asuransi kapal yang melonjak drastis akibat ketidakamanan jalur laut di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.
Komoditas ekspor utama yang terdampak meliputi tuna, udang, cumi, dan berbagai produk perikanan olahan yang selama ini menjadi andalan devisa sektor kelautan. KKP kini mendorong penyerapan domestik untuk mengimbangi penurunan pasar ekspor — sebuah penyesuaian yang memerlukan waktu dan tidak mudah dilakukan secara cepat.
Respons Pemerintah
KKP mempersiapkan mitigasi jangka menengah-panjang: percepatan penggunaan biodiesel B30/B40 untuk kapal nelayan, pengembangan kapal berbasis energi listrik dan terbarukan, serta dorongan penyerapan produk perikanan di pasar domestik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kewaspadaan terhadap dampak yang mulai terasa di April 2026, namun menegaskan harga BBM subsidi untuk nelayan masih dipertahankan.
Sektor Nikel: Guncangan yang Kurang Tersorot
Satu dampak yang relatif kurang mendapat perhatian publik namun sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia adalah gangguan pada industri nikel. Indonesia menyumbang lebih dari 50% pasokan nikel dunia — sebuah posisi strategis yang kini terancam dari arah yang tak terduga: sulfur.
Sekitar 75% kebutuhan sulfur industri nikel Indonesia bersumber dari kawasan Teluk. Gangguan Selat Hormuz memutus sebagian besar pasokan itu. Sejumlah produsen nikel sudah mulai memangkas output. Jika berlanjut, ini tidak hanya merugikan industri nikel Indonesia, tetapi juga berimplikasi pada rantai pasok baterai kendaraan listrik global — sektor yang selama ini menjadi kebanggaan kebijakan industri Indonesia.
Skenario ke Depan: Kunci Ada di Durasi Konflik
Seluruh analisis para ekonom — dari Kemenkeu, Bank Indonesia, hingga UGM dan IESR — bermuara pada satu variabel penentu: berapa lama konflik ini akan berlangsung.
| Skenario | Durasi | Proyeksi Dampak untuk Indonesia |
|---|---|---|
| Mereda cepat | Sebelum akhir April 2026 | Tekanan fiskal dan inflasi mereda dalam beberapa bulan; subsidi terkendali; rupiah kembali menguat |
| Berkepanjangan | Berlanjut hingga pertengahan 2026 | Risiko stagflasi; subsidi jebol; panen musim depan melemah; ekspor nikel terganggu; defisit APBN melebar |
| Eskalasi besar | Serangan infrastruktur energi pasca 6 April | Skenario mendekati krisis energi; harga BBM tidak bisa lagi ditahan; dampak ke seluruh sektor |
Pemerintah menegaskan bahwa dalam kondisi saat ini — awal April 2026 — fundamental ekonomi Indonesia masih resilien. APBN berfungsi sebagai shock absorber. Diversifikasi impor energi ke AS sedang diakselerasi. Namun para ekonom memperingatkan: ruang kebijakan fiskal dan moneter menyempit, dan tidak ada yang bisa menjamin konflik ini tidak berlanjut lebih panjang dari perkiraan siapa pun.
"Indonesia sebagai small open economy sangat bergantung pada dinamika global. Stabilitas energi dan perdagangan adalah kunci. Jika Selat Hormuz tetap terganggu hingga musim panas, tidak ada satu pun instrumen kebijakan domestik yang cukup untuk menyerap seluruh dampaknya." — Ringkasan analisis ekonom UGM dan IESR, dikutip media domestik
Catatan Redaksi
Laporan ini disusun dari lima blok data yang saling melengkapi: dampak makro-ekonomi umum, sektor energi dan APBN, ketahanan pangan, dampak pada petani, dan dampak pada nelayan — dengan sumber dari media internasional (CNN, Al Jazeera, Reuters, Bloomberg, BBC), lembaga multilateral (IEA, WTO, FAO), serta pernyataan resmi Kemlu RI, Kemenkeu, Kementan, KKP, Bank Indonesia, OJK, dan Komisi IV DPR RI. Data bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan konflik.
Nuraini Persadani
Persadani — Media Islam Analitik / Wasathiyah | awal April 2026